Morowali, 12 Februari 2026 — Imigrasi merupakan wajah pertama dan wajah terakhir Indonesia bagi setiap orang yang keluar dan masuk wilayah negara. Karena itu, setiap layanan keimigrasian harus hadir dengan standar yang sama: cepat, tulus, profesional, serta berintegritas dan bebas dari pungutan liar (pungli). Komitmen tersebut menjadi fondasi dalam memberikan pelayanan publik yang tidak hanya prima, tetapi juga berkeadilan dan transparan bagi seluruh masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Morowali, Yusva Aditya, menegaskan bahwa jajarannya terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan integritas. “Imigrasi adalah representasi negara di mata masyarakat dan dunia internasional. Oleh sebab itu, kami memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar operasional, memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, serta menolak segala bentuk praktik pungli. Kepercayaan publik adalah hal utama yang harus kami jaga,” ujar Yusva.
Komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia yang menekankan reformasi hukum dan birokrasi tanpa kompromi terhadap korupsi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Arief Hazairin Satoto, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. “Zona Integritas bukan sekadar predikat, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses layanan keimigrasian,” tegas Arief.
Melalui penguatan Zona Integritas, Imigrasi berperan aktif dalam mendukung iklim investasi yang sehat, pariwisata berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelayanan yang profesional dan bebas korupsi menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman dan kepastian bagi investor maupun wisatawan. Dengan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Imigrasi terus berbenah untuk menjadi institusi yang dipercaya, responsif, dan berdaya saing global.
